Baru membaca Kompas online 16 Mei 2008 mengenai artikel rencana kunjungan dinas anggota DPR ke Argentina. Kunjungan kerja ini melibatkan belasan anggota DPR beserta staf dan juga istri atau suami anggota dewan kita yang terhormat. Selayaknya kunjungan tentu saja anggota dewan kita mendapatkan uang saku per hari yang mencapai 4-5 juta rupiah per orang.
Yang membuat saya kecewa adalah ternyata kunjungan kerja disana yang benar2 efektif (berkaitan dengan pekerjaan) adalah 2 hari sedangkan total kunjungan mereka kesana adalah 9 hari. Wah…… Dan dari jadwal yang direlease disana ternyata kunjungan tersebut banyak sekali jalan-jalannya (Pak/Bu, kesana holiday ya?). Mosok holiday pakai duit rakyat. Ga sadar apa, bahwa negara kita ini sedang terpuruk/miskin, sampai2 pemerintah harus menaikkan harga BBM karena APBN kita sudah ga kuat lagi.
Anggota dewan yang katanya mewakili rakyat kok malah seolah-olah ga tahu apa yang dialami konstituennya. Saat rakyat menjerit dengan beban hidup yang makin menjepit, mereka malah berasyik-asyik holiday layaknya orang kaya.
Jadi teringat pada tetangga kos ku dulu di Cikarang-Bekasi. Mbak Susan namanya. Dengan jabatan Manager sebuah perusahaan asing di jababeka, mengharuskannya sering bepergian ke luar negeri berkenaan dengan tugas kantor. Ke China, Thailand, Filipina, dsb. Aku ingat sempet nyeletuk ke dia.. “Wah enak dong Mbak, tugas keluar melulu, banyak jalan2 nih.” Tetapi jawaban yang kuterima adalah, “Jalan-jalan gimana. Tetep ajah kerja disana, pindah kantor sementara ajah. Tetep saja pagi sampai sore/malam kerja. Mau jalan2 malamnya badan dah capek duluan. Kerja nih, bukan holiday. Mendingan aku kerjain di Indonesia kalo bisa.”
Mungkin itu salah satu beda birokrasi kita dengan swasta. Kalau perusahaan swasta tentu saja akan berhitung untung-rugi untuk perusahaan. Mengirim karyawannya ke luar negeri pasti dengan berbagai tugas yang dibebankan. Kalaupun karyawannya diberi kesempatan jalan2 disana, bisa dipastikan pasti porsi jalan2nya jauhhhhhh lebih kecilllll… bahkan terkadang si karyawan harus pake duit pribadi. Nah kalau pejabat pemerintah/DPR sudah umum kita ketahui bersama. Karena aturan mereka yang buat, dan uang yang dipakai adalah uang rakyat, mereka bisa saja (dan sering terjadi) mengatur jalan-jalan keluar negeri sembari kerja (bukan sebaliknya). Jadi pulang dari negeri orang pasti happy lah. Tugas “terlaksanakan”, holiday juga terisi.
Yang membuat saya kecewa adalah ternyata kunjungan kerja disana yang benar2 efektif (berkaitan dengan pekerjaan) adalah 2 hari sedangkan total kunjungan mereka kesana adalah 9 hari. Wah…… Dan dari jadwal yang direlease disana ternyata kunjungan tersebut banyak sekali jalan-jalannya (Pak/Bu, kesana holiday ya?). Mosok holiday pakai duit rakyat. Ga sadar apa, bahwa negara kita ini sedang terpuruk/miskin, sampai2 pemerintah harus menaikkan harga BBM karena APBN kita sudah ga kuat lagi.
Anggota dewan yang katanya mewakili rakyat kok malah seolah-olah ga tahu apa yang dialami konstituennya. Saat rakyat menjerit dengan beban hidup yang makin menjepit, mereka malah berasyik-asyik holiday layaknya orang kaya.
Jadi teringat pada tetangga kos ku dulu di Cikarang-Bekasi. Mbak Susan namanya. Dengan jabatan Manager sebuah perusahaan asing di jababeka, mengharuskannya sering bepergian ke luar negeri berkenaan dengan tugas kantor. Ke China, Thailand, Filipina, dsb. Aku ingat sempet nyeletuk ke dia.. “Wah enak dong Mbak, tugas keluar melulu, banyak jalan2 nih.” Tetapi jawaban yang kuterima adalah, “Jalan-jalan gimana. Tetep ajah kerja disana, pindah kantor sementara ajah. Tetep saja pagi sampai sore/malam kerja. Mau jalan2 malamnya badan dah capek duluan. Kerja nih, bukan holiday. Mendingan aku kerjain di Indonesia kalo bisa.”
Mungkin itu salah satu beda birokrasi kita dengan swasta. Kalau perusahaan swasta tentu saja akan berhitung untung-rugi untuk perusahaan. Mengirim karyawannya ke luar negeri pasti dengan berbagai tugas yang dibebankan. Kalaupun karyawannya diberi kesempatan jalan2 disana, bisa dipastikan pasti porsi jalan2nya jauhhhhhh lebih kecilllll… bahkan terkadang si karyawan harus pake duit pribadi. Nah kalau pejabat pemerintah/DPR sudah umum kita ketahui bersama. Karena aturan mereka yang buat, dan uang yang dipakai adalah uang rakyat, mereka bisa saja (dan sering terjadi) mengatur jalan-jalan keluar negeri sembari kerja (bukan sebaliknya). Jadi pulang dari negeri orang pasti happy lah. Tugas “terlaksanakan”, holiday juga terisi.
1 komentar:
trus mb susan gmn kabarna sekarang??
Posting Komentar