Kamis, 22 Mei 2008

Alternatif Pencegahan Kenaikan Harga BBM

Pemerintah benar-benar menghadapi dilema terkait dengan keputusan untuk menaikkan harga BBM. Protes keras dari berbagai elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM terus mengalir baik dari kalangan masyarakat, mahasiswa, praktisi, pengamat sosial ekonomi dan politik, juga dari kalangan DPR. Presiden dan jajarannya pun menyadari risiko politik yang bisa terjadi menyangkut kebijakan yang akan diambil ini, termasuk kehilangan puluhan juta suara rakyat di pemilu presiden tahun depan (jika mencalonkan diri lagi tentunya).

Disatu sisi, alasan/dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM sangat logis. Naiknya harga minyak dunia menyebabkan beban subsidi BBM yang harus ditanggung oleh APBN kita sangatlah besar (mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun dengan asumsi harga minyak dunia berkisar 120an US dollar). Kalau BBM tetap disubsidi maka pemerintah harus mengorbankan anggaran pembangunan yang lain (ujung2nya malah akan menghambat perekonomian negara bahkan besar kemungkinan malah akan jauh lebih buruk dibanding krisis tahun 97-98 kemaren). Terlebih lagi subsidi BBM tersebut harus kita akui lebih banyak dinikmati oleh warga dari golongan mampu (yang pakai mobil pribadi kan ikut menikmati subsidi BBM juga). Agar akibat yang timbul terkait kenaikan harga BBM tersebut tidak berdampak besar untuk rakyat yang benar2 membutuhkan, pemerintah telah menyiapkan program untuk rakyat miskin seperti beras raskin, BLT (bantuan langsung tunai), dsb.

Disisi lain, pendapat berbagai kalangan termasuk praktisi, bahwa BLT, dsb tidak akan efektif malah cenderung bisa menimbulkan masalah baru, patut dicermati. Penyimpangan pemberian BLT, menanamkan sifat ketergantungan masyarakat (alih-alih memperkuat kemampuan masyarakat untuk mampu meningkatkan penghasilannya), dsb adalah efek negatif yang dapat muncul. Karenanya banayk kalangan menyerukan agar pemerintah mengambil alternatif lain menyikapi melonjaknya harga minyak dunia. Kalaupun BBM naik, itu adalah opsi terakhir.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. DPD mengusulkan kepada pemerintah 9 opsi untuk menyelamatkan APBN, yaitu:
1. Penjadwalan pembayaran utang luar negeri dan pengurangan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi BLBI.
2. Membebankan pajak yang tinggi perusahaan minyak dan gas yang memperoleh keuntungan luar biasa dari kenaikan harga minyak di pasar dunia (windfall profit tax).
3. Membebankan pajak yang tinggi juga terhadap produk pertambangan dan komoditas tertentu yang juga mengalami lonjakan harga di pasar dunia, seperti emas, batu bara dan CPO.
4. Memotong alokasi anggaran belanja yang berprioritas rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti pembangunan atau perehabilitasian gedung pemerintahan dan rumah jabatan, serta pembelian kendaraan dinas (apalagi kalau pemerintah dan DPR mau memberi contoh menjual mobil tunjangan jabatan yang mewah dan menggantinya dengan yang sederhana, trus mengurangi/menghilangkan anggaran kunjungan kerja yang tidak penting).
5. Mengefisienkan penggunaan energi, konservasi energi, serta melakukan tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel (berani ngga ya, ntar ketahuan banyak pejabat yang korup).
6. Reformasi tata niaga minyak dan gas serta menghilangkan peran pialang (broker) (kalau ini diusut pasti ketahuan banyak pejabat atau keluarga pejabat yang menjadi broker).
7. Meningkatkan produksi minyak dan gas.
8. Mengefisienkan cost recovery dan menghilangkan potensi kerugiannya (berarti jangan2 ada kongkalikong pejabat dengan perusahaan minyak/tambang asing sehingga cost recoverynya digelembungkan sedemikian besar).
9. Meningkatkan dan memantapkan upaya mengatasi masalah kemiskinan.


Karena subsidi BBM tersebut ternyata paling banyak dinikmati oleh orang mampu bukankah akan sangat tepat jika untuk mereka yang menggunakan mobil pribadi (bisa dibuat klasifikasi/kriteria) diharuskan memakai pertamax dan sejenisnya yang tidak disubsidi, sedangkan premium hanya diperuntukkan sepeda motor dan kendaraan umum (plus di tiap SPBU aparat polisi/TNI ditugaskan mengawasi bahwa program ini berjalan dengan benar) . Selain adil buat rakyat miskin juga bisa menjadi alternatif solusi mengurangi kemacetan bukan?

Tidak ada komentar: